Angka Cerai Karena Beda Partai Cenderung Naik

Angka Cerai Karena Beda Partai Cenderung Naik
4rief-online;Beberapa Pilkada di tanah air dan Pileg 9 April lalu telah berlalu, namun masih ada ratusan lagi Pilkada yang tertunda, juga Pilpres Juli yad.Kami sih tidak begitu perduli tentang hal itu, namun kalau diamati hal lain yang mungkin ‘lolos’ dari pengamatan public adalah korelasi Pilkada/Pileg dengan tingkat perceraian suami-istri. Waktu lalu Dirjen Bimas Islam, Prof. Nasaruddin Umar di Jakarta pernah menyampaikan bahwa , angka perceraian karena perbedaan politik atau partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan Pilkada) cenderung naik dari tahun ke tahun.

"..itu mungkin benar adanya, karena politik bagi masyarakat tertentu khususnya yang fanatic adalah pilihan politik individu, tidak suami tidak istri, ayah,ibu, mertua dan anak-anak. Kalau pun sebagian ada yg yang menganut ‘pilihan- keturunan dan emosional.”, demikian Azwar -32 thn –wiraniaga kota Bandung, saat dijumpai usai jogging dilapangan GOR Pajajaran, Bandung waktu lalu.

Entah apakah benar atau tidak pernyataan Azwar ini namun jauh-jauh hari Prof. Nasaruddin Umar memberikan ‘petuah agar kiranya suami-istri dapat mengamankan jaring-jaring keluarga dan menghindari adanya perbedaan yang dapat menjurus kepada perceraian.Urusan politik adalah urusan sesaat, sementara urusan keluarga adalah urusan seumur hidup. Bahkan sampai akhirat. Memang angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat dan bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini.

"Setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga," jelasnya.

Dalam Al-Quran 80 persen ayat membicarakan tentang penguatan bangunan rumah tangga, hanya sebagian kecil yang membicarakan masalah penguatan negara, bangsa apalagi masyarakat, sebab keluarga adalah sendi dasar terciptanya masyarakat yang ideal, mana mungkin negara dibangun di atas bangunan keluarga yang berantakan. Dan jika angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan, itu menjadi bukti kegagalan dari kerja Badan Penasehat Pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Emansipasi dan kesetaraan adalah kasus terbesar yang menjadikan alas an perceraian itu. Malah seakan menjadi fenonema baru jumlah isteri yang menggugat cerai suami makin meningkat. Hal merupakan fenomena baru di enam kota besar di Indonesia.Misalnya, (1) di Jakarta dari 5.193 kasus di thn.2007-2008 lalu , sebanyak 3.105 =60%,isteri yang menggugat cerai suami, (2). Di Surabaya dari 48.374 kasus sebanyak 27.805 = 80%, (3). Di Bandung dari 30.900 kasus perceraian sebanyak 15.139 =60%, (4). di Medan dari 3.244 kasus sebanyak 1.967 =70 persen , (5). Di Makassar dari 4.723 kasus sebanyak 3.081 =75%, (6). di Semarang dari 39.082 kasus sebanyak 23.653 =70% adalah isteri gugat cerai suazi.

Menurut Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. Nasaruddin Umar, penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga mencapai 46.723 kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus, krisis keluarga 4. 916 kasus, cemburu 4.708 kasus, poligami 879 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin bawah umur 284 kasus, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 916 kasus.Suami atau isteri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9. 071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54. 138 kasus.

Tingginya permintaan gugat cerai isteri terhadap suami tersebut, diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan lelaki, atau akibat globalisasi sekarang ini, atau kaum perempuan sudah kebablasan."Kesadaran atau kebablasan, itulah antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama," kata Nasaruddin, mengomentari kecendrrungan kasus perceraian suami-isteri itu.(repro by ant/ts)